Analisis Pengaruh Dampak Global Terhadap Meningkatnya Perdagangan Manusia di Indonesia dan Thailand yang Mempengaruhi Kebijakan di Masing-masing Negara Periode 2010-2011

Abstrak

Dampak globalisasi bukan hanya berdampak positif tapi juga berdampak negatif. Perdagangan manusia merupakan salah satu dari dampak negatif globalisasi. Perdagangan manusia yang marak di Indonesia dan Thailand memperlihatkan bagaiman negatifnya dampak globalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana dampak perdagangan manusia yang ada di Indonesia dan Thailand yang melihat permasalahan dari peningkatan perdagangan manusia di Indonesia dan Thailand serta cara mengatasi permasalahan ini oleh kedua masing-masing negara. Dalam melihat kasus ini menggunakan pendekatan teori Routine Activity dan Teori Kritis dalam membuat kebijakan yang dicanangkan oleh kedua negara. Metedologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah assumption dealing with diffrences in similiar case dan kesimpulan yang didapat dari penelitian ini bahwa perdagangan manusia di kedua negara merupakan dampak globalisasi dan kebijakan dari kedua negara belum maksimal dan belum teralisasikan dengan baik dalam mengatasi perdagangan manusia.

Keywords: Perdagangan Manusia, Globalisasi, Indonesia dan Thailand

Dampak Globalisasi

            Perkembangan berbagai macam industri di dunia saat ini dapat dilihat begitu besar yang memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian di suatu negara. Hal ini merupakan pencerminan dari adanya globalisasi yang sekarang menyerang di beberapa negara. Globalisasi adalah penyatuan internasional secara individu-individu dengan jaringan-jaringan informasi serta institusi ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi secara cepat dan mendalam pada takaran yang belum pernah dialami selama sejarah dunia sebelumnya, dan dengan kata lain globalisasi merupakan sesuatu hal baru yang belum pernah dilihat sebelumnya dan mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan yang baru (Deliarnov, 2006:201). Globalisasi yang semakin meluas jangakauannya merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari.

            Adanya globalisasi merupakan suatu sistem yang dapat memudahkan berbagai macam negara di dunia ini dapat saling berkoneksi dengan mudah dan terjangkau. Beberapa dampak yang ditimbulkan oleh adanya globalisasi dapat berupa dampak positif dan negatif. Dampak globalisasi ini pun jika dimanfaatkan dengan baik dapat membuat negara semakin maju dan berkembang pesat, dengan pertukaran informasi yang cepat, memanfaatkan bidang ekonomi yang baik seperti memanfaatkan sumber daya alam, serta dengan percepatan peningkatan pengetahuan dan pengembangan sumber daya manusia yang baik (Daradjatun, 2008:856).

            Dampak globalisasi yang positif dapat dilihat dengan adanya perdagangan bebas (free trade) yang memudahkan kerjasama dan jalannya pasar perdagangan dunia yang dimonitori oleh WTO. Hal ini dapat memberikan perkembangan yang pesat terhadap suatu negara. Meskipun globalisasi mempunyai dampak positif, tidak berarti globalisasi tidak memiliki dampak negatif. Ada beberapa dampak negatif menurut Joseph E. Stiglitz yaitu (1) globalisasi hanya menguntungkan industri maju sehingga cenderung tidak adil. (2) globalisasi mendahulukan nilai-nilai kebendaan di atas nilai-nilai seperti sosial, lingkungan dan kehidupan. (3) globalisasi telah mencabut sebagian besar kedaulatan negara berkembang termasuk keputusan strategis yang dimiliki oleh masyarakat. (4) klaim bahwa setiap orang akan mendapatkan keuntungan dari globalisasi itu tidak terbukti. (5) sistem ekonomi yang dipaksakan dari luar cenderung merusak sistem yang sudah ada dan menimbulkan salah kebijakan (Daradjatun, 2008:855). Dampak negatif inilah yang menimbulkan berbagai penyimpangan-penyimpangan terhadap globalisasi seperti eksploitasi sumber daya alam, penyelundupan, perdagangan narkoba, dan  perdagangan manusia.

Perdagangan Manusia

             Perdagangan manusia (trafficking) menurut definisi dari pasal 3 Protokol PBB adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan maupun memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi (Zulkarnaen, 2012). Dampak globalisasi yang begitu pesat memberikan efek yang begitu mendalam bagi suatu negara.

             Secara sepintas ada dua faktor penggerak globalisasi menurut Spillane (2003) yaitu pertama adalah pergeseran dari pembangunan yang dipimpin oleh pemerintah ke pembangunan yang dipimpin oleh pasar dan kedua adalah kemajuan di bidang teknologi yang memudahkan koordinasi produksi dan pemasaran pada tingkat global (Deliarnov, 2006:202). Dari kedua faktor tersebut ada yang lebih berperan dalam proses mempercepat proses globalisasi adalah kemajuan dalam teknologi, terutama teknologi informasi, produksi, dan transportasi dengan kemajuan yang terjadi akibat hal-hal tersebut menyebabkan semakin mudahnya dan murahnya aliran barang, jasa, pengetahuan, dan SDM dari suatu negara ke negara lain menjadi tercampur dan terintegrasinya negara-negara dan penduduk dunia. Hal ini yang menyebabkan terjadinya perdagangan manusia di belahan dunia. Menurut Siegrid Tautz, Angela Bahr dan Sonja Wolthe, penyebab maraknya kasus perdagangan orang dikarenakan ketika perbatasan Timur dengan Barat pasca Perang Dingin terbuka dan globalisasi ekonomi makin meningkat yang menyebabkan kasus perdagangan orang dan eksploitasi anak meningkat luar biasa di Asia dan Afrika (Suyanto, 2012:53).

            Adanya perdagangan manusia ini telah marak terjadi di berbagai negara, khususnya negara berkembang. Indonesia dan Thailand merupakan dua contoh negara yang masih berkembang di Asia Tenggara yang memiliki tingkat perdagangan manusia yang tinggi. Dalam hal ini, perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia dan Thailand merupakan suatu kejadian yang sangat krusial. Korban perdagangan manusia di Indonesia dan Thailand kebanyakan adalah wanita dan anak-anak. Perdagangan manusia di Indonesia dan Thailand dipaksa untuk menjadi buruh dengan upah yang rendah, TKI di Indonesia yang dikirimkan ke beberapa negara di Asia dan Timur Tengah dan juga dijadikan sebagai korban sex commercials dan sex tourism di kedua negara teresebut. Selama 2011 korban perdagangan asal Indonesia berada antara lain di seluruh negara-negara Teluk, Malaysia, Taiwan, Chili, Selandia Baru, Filipina, Mesir, dan Amerika Serikat dan di Thailand sekitar 57% pekerja yang ada di Thailand merupakan korban dari perdagangan manusia (humantrafficking, 2012).

            Kesamaan kasus di Indonesia dan Thailand menyangkut perdagangan manusia memberikan efek yang negatif terhadap kehidupan sosial, terutama kehidupan sosial para korban. Perdagangan manusia di Indonesia dan Thailand yang semakin meningkat kurun waktur terakhir ini di kedua negara tersebut memberikan perhatian yang serius dari kedua pemerintah terhadap kasus ini dan masing-masing negara memiliki cara tersendiri untuk menghindari adanya peningkatan perdagangan manusia di kedua negara. Dalam hal ini maka permasalahan yang akan dibahas pada essay ini adalah “Bagaimana dampak globalisasi terhadap meningkatnya Perdagangan Manusia di Indonesia dan Thailand serta peran pemerintah pada masing-masing negara dalam menanggulangi permasalahan ini.”

Kerangka Teori

            Permasalahan yang dialami kedua negara ini sangatlah berefek negatif. Perdagangan manusia yang lebih cenderung kepada adanya kegiatan eksploitasi manusia yang semakin meningkat di Indonesia dan Thailand. Eksploitasi yang dapat berupa melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari ekslpotasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh (Suharidin, 2008:475). Permasalahan yang menyerang Indonesia dan Thailand ini dapat menggunakan penedekatan atau teori Routine Activity. Teori Routine Activity menurut Currant dan Renzett (2001:43-47), menyatakan bahwa kejahatan perdagangan manusia akan muncul ketika tiga faktor utama ini ada, yakni: (1) adanya motif dari pihak penyerang (2) target yang sangat sesuai dan (3) ketiadaan pengawal yang kompeten. Dapat dilihat bahwa target yang sesuai dalam perdagangan manusia adalah kaum wanita dan anak-anak yang mudah direkrut oleh pelaku karena adanya faktor kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah (Nizmi, 2001:35).

            Dampak globalisasi yang memberikan pengaruh perdagangan manusia di kedua negara ini juga berdasarkan kepentingan dan ekonomi swasta. Meningkatnya jumlah MNCs yang ada di Indonesia dan Thailand merupakan salah satu faktor penyebab adanya human trafficking. Sesuai dengan teori the illicit of globalization yang dikemukakan oleh Balaam dan Dillman (2010:386), adanya pergerakan barang dan jasa secara internasional yang menimbulkan rantai global yang dapat menciptakan banyaknya titik ilegalitas yang terjadi di dunia. Titik ilegalitas ini merupakan perdagangan manusia dengan paksaan untuk bekerja sesuai dengan kemauan pelaku yang memperkerjakan mereka.

            Perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia dan Thailand dapat menunggakan pendekatan teori kritis. Teori kritis yang dicetuskan oleh Kant dan Hegel yang bertujuan untuk memahami dominasi dan membuka kesempatan masyarakat untuk melakukan perlawanan dan pembebasan (Suyanto, 2012:20). Teori kritis yang berorientasi terhadap Marxist memiliki asumsi tentang perubahan sosial dan hakikat manusia dimana untuk bebas dari belenggu hitam, kesadaran manusia harus ditingkatkan sehingga dapat mengatasi kondisi sosial yang dialaminya karena manusia memiliki kebebasan eksistensial yang mendasar. Adapun dua pendekatan pada terhadap teori kritis yang ditulis oleh Robert Cox pada tahun 1981, yaitu pendekatan pemecahan masalah (problem-solving) dan pendekatan kritis. Pendekatan pemecahan masalah lebih cenderung memfokuskan pada solusi yang diperoleh melauli pemisahan subjek dengan objek sehingga menghasilkan solusi yang objektif, sedangkan pendakatan kritis lebih cenderung fokus pada solusi yang diperoleh melalui konsolidasi subjek dan objek karena dalam pendekatan ini tidak ada solusi yang benar-benar objektif dan bebas dari nila subjektif (Portal HI, 2012).

            Maraknya dan meningkatknya perdagangan manusia di Indonesia dan Thailand membuat masing-masing pemerintah membuat beberap kebijakan menyangkut dengan permasalahan ini. Kebijakan pemerintah yang merupakan kebijakan publik yang memiliki tujuan untuk menurunkan dan bahkan menghindari terjadinya perdagangan manusia. Menurut Thomas R. Dye (1972), kebijakan publik adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah dan apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah (Anderson, 2011:7). Pemerintah Indonesia dan Thailand dalam hal ini serius untuk menanggulangi adanya perdagangan manusia di wilayahnya, sehingga adanya berbagai kebijakan mengenai perdagangan manusia sangatlah diperlukan untuk mentutaskan berbagai macam permasalahan perdagangan manusia di kedua negara tersebut.

            Dari skema analisa di atas dapat terlihat bahwa Indonesia dan Thailand merupakan 2 negara yang berlokasi di Asia Tenggara. Kedua negara ini berimplikasi terhadap adanya globalisasi yang tidak dapat dihindari kehadirannya. Adanya globalisasi yang terdapat di Indonesia dan Thailand, memberikan dampak buruk yaitu berupa meningkatnya perdagangan manusia di kedua negara tersebut. meningkatnya perdagangan manusia di Indonesia dan Thailand membuat masing-masing pemerintah di kedua negara tersebut menegakkan setiap kebijakannya yang masih berlaku tetapi sayangnya kebijakan itu belum teralisasikan dengan baik. Sehingga dalam essay penelitian ini akan lebih melihat mengapa kebijakan-kebijakan pemerintah di kedua negara selama ini belum secara maksimal direalisasikan di kehidupan nyata dan melihat adanya kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta.

            Metedologi yang dipakai pada essay penelitian ini adalah assumption dealing with diffrences in similiar case

METHODS	THE METHODS OF DIFERENCE	THE METHODS OF AGREEMENT
Most Similar System Research Design	Assumption dealing with differences in Similar Cases	Assumption dealing with the similarities in Similar Cases
Most Different System Research Design	Assumption dealing with differences in Different Cases	Assumption dealing with similarities in Different Cases

Hipotesa

            Globalisasi yang tidak dapat dihindari oleh semua negara memiliki dampak yang negatif. Perdagangan manusia di Indonesia dan Thailand adalah dua contoh negara yang terkena dampak negatif dari globalisasi. Peran pemerintah dalam memberantas perdagangan manusia di Indonesia dan Thailand sangat diperlukan. Berbagai macam kebijakan dan regulasi harus ditegakkan untuk meminimalkan dan bahkan memberantas adanya perdagangan manusia. Tetapi jika dilihat kebijakan dan regulasi yang dicanangkan pemerintah hanya sekedar kebijakan saja. Pemerintah masih belum bisa merealisasikan kebijakan yang telah ada secara maksimal karena masih saja ditemukan berbagai macam kasus mengenai perdagangan manusia di kedua negara tersebut, oleh karena itu pemerintah membutuhkan bantuan dorongan dan kejasama dengan pihak swasta.

Indonesia dan Thailand

            Indonesia dengan sistem pemerintahan presindensial dan mengusung demokrasi adalah negara yang paling demokratis bila dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Indonesia yang merupakan negara dengan populasi terbesar nomor 4 dunia memiliki berbagai macam pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh masyarakatnya. Jumlah provinsi di Indonesia berjumlah 33 propinsi dimana berbagai macam budaya yang beraneka ragam ada di Indonesia. Tingkat GDP di Indonesia pada tahun 2011 meningkat sekitar 6.5% (BPS, 2012). Peningkatan GDP ini tidak berarti seluruh masyarakat Indonesia telah sejahtera. Kemiskinan dan minimnya pendidikan masih merajalela di Indonesia sehingga masyarakat Indonesia masih belum bisa bersaing pada level internasional. Adanya keterbatasan ekonomi dan pendidikan merupakan faktor yang mendorong terjadinya perdagangan manusia di Indonesia. Adanya dampak globalisasi terhadap Indonesia yang membuat beberapa masyarakat Indonesia menjadi korban perdagangan manusia, seperti menjadi TKI, buruh dan Pekerja Seks Komersial terutama bagi wanita dan anak-anak.

            Sedangkan Thailand adalah negara kerajaan yang dipimpin oleh Raja dan kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri merupakan negara yang ekonominya bertopang pada industri pariwisata dan pertanian. Tingkat kemiskinan dan pendidikan yang rendah di Thailand relatif hampir sama. GDP Thailand hanya meningkat 0.1% dari tahun sebelumnya (Global Finance, 2012). Kondisi ekonomi masyarakat Thailand yang berjumlah sekitar 70 juta jiwa kebanyakan bermata pencaharian pada sektor pariwisata dan pertanian. Berbagai macam jasa yang ditawarkan di Thailand yang memberikan peningkatan terhadap ekonomi negaranya. Hal ini yang menyebabkan maraknya perdagangan manusia di Thailand, terutama pada industri prostitusi ataupun sex tourism. Dampak globalisasi dari banyaknya permintaan terhadap peningkatan industri di Thailand ini lah yang menyebabkan adanya peningkatan perdagangan manusia di Thailand.

Perdagangan Manusia di Indonesia

            Negara demokratis seperti Indonesia memberikan kebebasan terhadap warga negaranya untuk berekspresi. Keadaan ini yang memberikan pengaruh masuknya globalisasi di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang menjadi negara tujuan, negara pengirim ataupun mejadi negara transit dalam kegiatan perdagangan manusia terutama wanita dan anak-anak yang dipaksa untuk bekerja dan dipaksa untuk terjun ke dunia perdagangan seks (Humantrafficking, 2012).

            Meningkatnya praktek perdagangan manusia di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Banyak para peniliti melihat bahwa perdagangan manusia disebabkan karena kondisi korban yang miskin dan minim pendidikan tetapi sesunnguhnya bukan hanya faktor kemiskinan saja yang menyebabkan perdagangan manusia, melainkan kurangnya perhatian dari orang tua, beberapa kepercayaan yang tradisional yang masih dianggap benar, kehidupan urban yang konsumtif dan berbagai bentuk eksploitasi anak (Suyanto, 2012:46). Penawaran-penawaran yang menggiurkan, seperti upah yang tinggi dan hidup terjamin yang ditawarkan oleh pelaku membuat korban tertarik untuk melakukan perkejaan yang ditawarkan pelaku perdagangan manusia. Karena keluguan dan kondisi yang mendesak, banyak dari korban perdagangan manusia yang menyetujui dengan penawaran yang dilakukan.

            Dalam tiga tahun terakhir, PBB memasukan Indonesia dalam daftar hitam sebagai negara yang tidak melakukan tidakan untuk menghapus perdagangan manusia. Data kehakiman AS menunjukan bahwa Indonesia merupakan pemasok perdagangan manusia yaitu perempuan dan anak-anak di bawah umur dengan tujuan prostitusi dan eksploitasi seksual dengan tujuan ke beberapa negara seperti Hongkong, Singapura, Thailand, Malaysia, Brunai Darusaalam, Teluk Persia, Australia, Korea Selatan, dan Jepang (Al Muggofary). Selain itu terdapat data yang diteliti oleh IOM (International Organization for Migration) dan NGO anti-trafficking memperkirakan sekitar 3 – 4,5 juta tenaga kerja Indonesia menjadi korban perdagangan manusia. IOM dan pemerintah Indonesia juga melakukan identifikasi kepada 3.840 korban trafficking dan 90% diantaranya adalah perempuan yang sebanyak 56% dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga (Berita Unpad, 2012).

            Selain data perdagangan manusia di Indonesia yang telah disebutkan, data dari humantrafficking.org (2011) yang melihat dari U.S Department of State Traffickin in Persons Report, menyebutkan bahwa Indonesia sebagai sumber utama tujuan perdagangan manusia, dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berjumlah 6,5juta-9juta jiwa di seluruh dunia, dan diperkirakan 43% sampai 50% merupakan Tenaga Kerja ilegal dan merupakan korban dari perdagangan manusia, daerah yang paling signifikan menyumbangkan pekerja-pekerja ini umumnya berada di daerah Jawa, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatra Utara, dan Sumatra Selatan, yang bertujuan ke negara-negara-negara di Timur Tengah serta perdagangan manusia juga terdapat di dalam negeri yang mencari korban penduduk desa yang ingin bekerja di Kota dan menjadi korba perdagangan manusia.

            Dalam data tersebut, Indonesia diposisikan dalam kelompok Tier 2 yaitu negara yang masih belum bisa memaksimalkan menurunkan atau menangani kasus perdagangan manusia di negaranya yang sesuai standar minimum. Keadaan di Indonesia yang terlihat masih adanya praktek perdagangan manusia yang dari tahun ke tahun semakin meningkat atau relatif stabil dapat dilihat pada grafik

Grafik 1.0 Indonesia Tier Ranking by Year

Sumber: Humantrafficking.org

 Grafik tingkat Tier di Indonesia memperlihatkan pada tahun 2004, Indonesia masih menempati Tier 2 dan menurung ke Tier 2 watch to list pada tahun 2006 dimana tingkatan ini merupakan rambu peringatan yang akan menuju Tier 3.

           

Berbagai macam upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi permasalahan perdagangan manusia di Indonesia. Seperti adanya UU yang mengatur tentang perdagangan manusia yaitu UU No 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut: “tindakan pengerekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuandari orang yang memegang kendali atas orang lain tersesbut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi” (Mariana, 2012:2).

            Pada tahun 2011 lalu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar meluncurkan proyek “Empower”. Proyek Empower ini merupakan proyek untuk mencegah dan menangani maraknya korban perdagangan manusia di Indonesia. Proyek ini bukan hanya pemerintah saja yang menjalankan, melainkan adanya kerjasama dengan WHO, IOM, dan UNFPA (Antara Sumbar, 2011). Proyek ini didanai oleh United Nations Trust Fund for Human Security (UNTFHS) dan lebih berfokuskan pada tiga provinsi yakni Jawa Barat, Kalimanta Barat dan Nusa Tenggara Barat sebagai wilayah tujuan utama dan transitnya praktek perdagangan manusia di Indonesia.

            Kebijakan dan proyek yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi perdagangan manusia masih kecil kontribusinya. Meskipun berbagai macam kebijakan dan upaya untuk memberantas perdagangan manusia di Indonesia, tetapi tingkat jumlah korban perdagangan manusia di Indonesia masih belum berkurang, sehingga dalam hal ini sangat sulit sekali untuk menanggulangi permasalahan ini bila tidak ada kerjasama antara pemerintah dan terutama pihak publik yang menjadi korban atau calon korban.

Perdagangan Manusia di Thailand

            Thailand yang merupakan negara kerajaan dan dipimpin oleh Perdana Menteri merupakan negara yang ekonominya meningkat kurun tahun belakangan ini. Meningkatnya perekonomian Thailand dapat dilihat dari perkembangan sektor industri pariwisatanya yang merupakan industri utama di Thailand. Selain industri pariwisata, Thailand juga maju akan industri pertaniannya dan industri perikanan. Peningkatan ketiga industri ini memberikan dampak yang negatif karena menimbulkan adanya perdangan manusia yang disuruh kerja paksa dengan menjadi buruh paksa dan pekerja seks komersial dalam sex tourism di Thailand.

            Sama seperti halnya dengan Indonesia, Thailand juga merupakan negara sumber terjadinya perdangan manusia yang menjadi tujuan utama dan negara transit dalam praktek perdagangan manusia (Humantrafficking, 2012). Tingkat peningkatan ekonomi Thailand yang ditopang oleh industri pariwisata ternyata juga didukung oleh tempat-tempat hiburan untuk para turis. Pada tempat hiburan inilah banyak wanita, laki-laki dan anak-anak menjadi korba perdagangan manusia. Sex tourism yang ditawarkan oleh pariwisata Thailand setidaknya menyumbang besar pada devisa negara yang masuk, yaitu sekitar 4.01% (Berita Satu, 2012).

            Banyaknya perdagangan manusia di Thailand yang dijadikan sebagai buruh paksa dan prostitusi, bukan hanya warga Thailand saja melainkan negara tetangga Thailand seperti Laos, Myanmar dan Kamboja. Menurut data yang disampaikan oleh U.S Department of State Traffickin in Persons Report melalui humantrafficking.org (2012), setidaknya ada 23.000 orang Kamboja, 50 sampai 100 group orang Laos per tahunnya yang dideportasi dari Thailand karena merupakan korban dari perdagangan manusia. Dari jumlah para pekerja migrant yang berasal dari Kamboja, Laos dan Myanmar, 57% diantaranya bekerja sebagai buruh paksa pada industri perikanan Thailand.

            Pada datan yang disampaikan oleh humantraffickin.org, Thailand dalam permasalahan perdagangan manusia diposisikan pada Tier 2 Watch to List, dimana ini adalah rambu peringatan pemerintah Thailand yang masih belum bisa menanggulangi adanya permasalsahan perdagangan manusia sesuai dengan standarisasi internasional. Peningkatan praktek perdagangan manusia di Thailand dapat dilihat pada grafik berikut

1.1  Thailand Tier Ranking by Year

      

  Sumber: Humantraffickin.org

            Peningkatan praktek perdagangan manusia di Thailand meningkat semenjak tahun 2009-2011. Thailand yang pada tahun 2005-2009 masih berada pada Tier 2, sekarang menurun menjadi pada posisi Tier 2WL.

            Berbagai kebijakan pemerintah Thailand telah dicanangkan untuk menanggulangi perdagangan manusia yang semakin meningkat. Meskipun pemerintah Thailand melegalkan adanya tempat lokalisasi dan mendukung adanya sex tourism tetapi ada beberapa ketentuan untuk menjalani hal ini. Pemerintah Thailand untuk menanggulangi dan mencegah perdagangan manusia bekerja sama dengan NGO anti-trafficking dan organisasi internasional. Ministry of Social Development and Human Security di Thailand memiliki program Baan Kredtrakan yaitu pusat training untuk para korban perdagangan manusia yang akan diberikan keahlian dalam meningkatkan jasa pelayanan, seperti pelayanan pada restauran, medical care, dan juga pendidikan. Para anggota yang mengikuti program ini diambil dari korban yang bekerja sebagai prostitusi, korban perdagangan manusia dan korban yang memiliki masalah dalam kehidupan sosial. Baan Kredtrakan bukan hanya diperuntukan orang Thailand tetapi juga diperuntukan orang yang non-Thailand (Puukdetanakul, 2007:89). Dalam hal ini, Baan Kredtakan diharap mampu mengurangi kegiatan praktek perdangan manusia di Thailand.

            Kebijakan pemerintah Thailand dalam menanggulangi perdagangan manusia dapat dikatakan cukup baik. Melihat adanya kebijakan-kebijakan yang telah diciptakan pemerintah Thailanda sangat disayangkan belum begitu maksimal dalam menangulangi permasalahan ini. Perdagangan manusia yang ada di Thailand masih menjadi pusat perhatian dunia karena tingkat rating-nya yang masih belum menurun.

Simpulan

            Globalisasi yang semakin mendunia dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di setiap negara tidak hanya berdampak positif, melainkan berdampak negatif juga. Permintaan produksi dan jasa yang meningkat memberikan dampak adanya perdagangan manusia lintas negara. Perdagangan lintas negara yang dilakukan dapat berupa buruh paksa, pekerja seks komersial, pembantu rumah tangga dsb. Perdagangan manusia ini banyak dijumpai di negara-negara yang masih berkembang. Indonesia dan Thailand merupakan 2 negara yang tingkat perdagangan manusianya masih tinggi. Hal ini dikarenakan masih tingkat ekonomi dan pendidikan yang masih minim yang menyebabkan sebagian orang tergiur akan pekerjaan yang mudah yang ditawarkan.

            Meningkatnya perdagangan manusia di Indonesia dan Thailand tidak dipungkiri lagi karena adanya dampak negatif yang ditimbulkan oleh globalisasi. Perdagangan manusia ini memberikan perhatian terhadap kedua pemerintah. Pemerintah Indonesia dengan kebijakannya yang bernama “Empower” merupakan upaya dalam menanggulangi korban perdagangan manusia di Indonesia, yang mana proyek ini dapat dikatakan sangat menguntungkan dan membantu korban perdagangan manusia di Indonesia.

            Pemerintah Thailand memiliki kebijakan yang bernama Baan Kredatakan dimana kebijakan ini lebih mengutamakan keahlian para korban perdagangan manusia untuk  terlepas dari belenggu perdagangan manusia dengan melaksanakan progam-progam seperti meningkatkan kualitas dan memberikan keahlian bagi para korban.

            Kebijakan pemerintah Indonesia dan Thailand dalam menanggulangi permasalahan perdagangan manusia di kedua negara sudah cukup baik. Tetapi kebijakan tersebut belum terealisasikan dengan baik sesuai dengan tujuannya. Hal ini dapat dilihat dari masih meningkatnya tingkat perdagangan manusia di Indonesia dan Thailand.

 Daftar Pustaka

Adang Daradjatun, ‘Kesiapan Masyarakat (Wisudawan) Indonesia Dalam Menghadapi         Globalisasi”, Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya, Vol. 9 No. 2 Tahun 2008.

Al Muggofary , Ibnu Tulaiji Ahmad.  Kebijakan Kriminal Terhadap Upaya Penanggulangan        Pidana Perdagangan Manusia Dalam konteks Kejahatan di Bidang Ekonomi.         Available at http://fhunmul.ac.id/ accessed January 25, 2013.

Anderson, James E. (2011). Public Policymaking. Boston: Wadsworth.

Baalam, David N dan Brafford Dilman. (2010). Introduction to International Political       Economy (5th ed). London: Longman.

Currant, D.J., and Renzetti, C. M., (2001). Theories of Crime (2nd ed). Boston : Allyn and

            Bacon.

Deliarnov. (2006). Ekonomi Politik. Jakarta: Airlangga.

IOM dan ASEAN. (2007). ASEAN and Trafficking in Person: Using Data as Tool to Combat       Trafficking in Persons. Geneva: International Organization for Migration.

Kontribusi Teori Kritis dalam HI. 2012. Available at www.portal-hi.net accessed january 24,          2013.

 Mariana, Dede. NGO, Politik dan Human Trafficking. Disampaikan dalam Simposium       Internasional “Combating Human Trafficking”, FIKOM Upad-Monash            University,      Jatinangor, 25-26 September 2012. 

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Pertumbuhan PDB Tahun 2011 Mencapai 6,5 Persen.   (2012). Available at http://www.bps.go.id accessed January 24, 2013.

Prof. Denny Indrayana, “Upaya Memerangi Perdagangan Manusia Harus Libatkan Banyak           Pihak”. (2012). Available at http://www.unpad.ac.id accessed January 25, 2013.

Proyek “Empower” Untuk Pencegahan Perdagangan Orang diluncurkan. (2011). Available at             http://www.antarasumbar.com accessed January 25, 2013.

Suhardin, “Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang”, Mimbar Hukum Universitas             Gadjah Mada, Vol. 20 No. 3, Oktober 2008.

Suyanto, Bagong. (2012). Anak Perempuan yang Dilacurkan. Jogjakarta: Graha Ilmu.

Thailand Country Report. (2012). Available at http://www.gfmag.com accessed January 24,         2013.

Wisata Seks di Thailand, Sumbangan Besar Devisa Negara. (2012). Available at   http://www.beritasatu.com accessed January 25, 2013.

Yusnarida Eka Nizmi, “Analisa Routine Activity Theory Dalam Perdagangan Seks Di       Thailand, China dan Vietnam”, Vol. 6 No. 1, April 2001

Zulkarnaen, Sander Diki. (2012). “Waspada Bahaya Perdagangan Orang (Trafficking) dan            Penyelundupan Manusia (Smuggling)” available at http://www.kpai.go.id accessed January 24, 2013.

2011 U.S Department of State Traffickin in Persons Report. (2011). Available at   http://www.humantrafficking.org accessed January 24, 2013.

Oleh: Sendy Arum Mariyana